Kota Salatiga Masuk PPKM Level 2, Simak Aturan Untuk Rumah Makan

SALATIGA,iNews.id - Dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2022 pemerintah memperpanjang masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di wilayah Jawa dan Bali sampai tanggal 18 April 2022. Untuk wilayah Kota Salatiga mulai hari Selasa (05/04/2022) telah mengalami penurunan menjadi level 2.

Berikut aturan pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat umum: 

Baca Juga

Perpanjangan PPKM Wilayah Jateng Diperketat,Berikut Daftar Daerah Kategori PPKM level 3

1. Warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya diizinkan buka dengan protokol kesehatan yang ketat sampai dengan Pukul 22.00 waktu setempat dengan maksimal pengunjung makan 75% dari kapasitas dan waktu makan maksimal 60 menit yang pengaturan teknis diatur oleh Pemerintah Daerah.

2. Restoran/rumah makan, kafe dengan lokasi yang berada dalam gedung/toko atau area terbuka baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mal diizinkan buka dengan ketentuan sebagai berikut: 
a) Dengan protokol kesehatan yang ketat sampai dengan Pukul 22.00 waktu setempat; 
b) Dengan kapasitas maksimal 75% 
c) Waktu makan maksimal 60 menit; dan 
d) Wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai serta hanya pengunjung dengan kategori Hijau dalam aplikasi PeduliLindungi yang boleh masuk kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan.

3. Restoran/rumah makan, kafe dengan jam operasional dimulai dari malam hari dapat beroperasi dengan ketentuan sebagai berikut: 
a) Dengan protokol kesehatan yang ketat dan jam operasional Pukul 18.00 sampai dengan maksimal Pukul 00.00 waktu setempat; 
b) Dengan kapasitas maksimal 50% 
c) Waktu makan maksimal 60 menit; dan 
d) Wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai serta hanya pengunjung dengan kategori Hijau dalam aplikasi PeduliLindungi yang boleh masuk kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan.

4. Pengaturan teknis angka 1) sampai dengan angka 3) diatur oleh pemerintah daerah,

Editor : Muhammad Andi Setiawan