Webinar Substansi UU TPKS dan Situasi Korban Kekerasan Seksual

DISAHKANNYA Undang-Undang Tidak Pidana Kekerasan Seksual adalah buah perjuangan panjang yang harus terus dikawal implementasinya, untuk memastikan bahwa siapapun berhak atas perlindungan hukum dan terbebas dari kekerasan seksual serta korban kekerasan seksual bisa mendapatkan keadilan dengan segala hak-hakya.

Untuk menguatkan dukungan terhadap implementasi undang-undang ini, Pimpinan Wilayah Fatayat NU Jawa Tengah memandang setidaknya ada dua hal yang penting untuk disosialisasikan: pertama substansi dari Undang-Undang Tidak Pidana Kekerasan Seksual dan kedua bagaimana situasi korban kekerasan seksual.

Baca Juga

Bidang Dakwah PW Fatayat NU Jawa Tengah Gelar Kajian Kitab Mamba'us Sa'adah

Pemahaman terhadap substansi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dinilai penting agar setiap pihak dapat menempatkan diri dan mengambil sikap dalam mendukung implementasi undang-undang ini. Bagi setiap warga negara, pengetahuan tentang substansi undang-undang penting untuk meningkatkan pemahaman tentang hak, sehingga peluang untuk menjadi korban kekerasan seksual dapat bisa ditekan.

Di tengah budaya yang permisif, masyarakat seringkali menormalisasi tindak kekerasan seksual. Hal ini bisa dihentikan jika setiap orang paham bahwa kekerasan seksual yang seringkali dianggap normal adalah bentuk tindak pidana. Selain itu, setiap orang juga dapat mengetahui langkah-langkah apa saja yang dapat dilakukan ketika menjadi atau menemui korban kekerasan seksual.

Bagi PW (Pimpinan Wilayah) Fatayat Jawa Tengah sendiri, juga bagi PC (Pimpinan Cabang) Fatayat di seluruh Jawa Tengah, pemahaman tentang substansi Undang-Undang Tidak Pidana Kekerasan Seksual juga amat penting, karena:

1. Anggota Fatayat adalah perempuan, pihak yang selama ini rentan menjadi korban kekerasan.

Baca Juga

Menyongsong Konferwil, PW Fatayat NU Jateng Gelar Simaan Kubro 1000 Khotmil Qur’an

2. Fatayat merupakan organisasi dengan massa yang cukup besar, sehingga pemahaman yang baik terhadap substansi Undang-Undang Tidak Pidana Kekerasan Seksual ini dapat menjadi kontribusi yang signifikan dalam mendukung implementasi undang-undang ini dengan cara meneruskan sosialisasi dari tingkat Pimpinan Cabang hingga tingkatan paling bawah (Anak Ranting).

3. Pengurus Fatayat berasal dari berbagai latar belakang. Ada yang berasal dari unsur pendidik, pengusaha, pedagang, ulama, ibu rumah tangga, aktivis sosial, hingga politisi. Pemahaman tentang substansi Undang-Undang Tidak Pidana Kekerasan Seksual bagi pengurus Fatayat menjadi peluang agar dapat diperluas di komunitas masing-masing sehingga semakin banyak orang yang paham dengan undang-undang ini dan paham tentang hak-haknya. Undang-Undang ini harus menjadi informasi dan pengetahuan publik melalui sosialisasi. Sehingga kelompok-kelompok yang selama ini rentan menjadi korban, seperti mereka yang berada di sekolah, kampus bahkan di rumah sekalipun penting untuk didatangi dan menerima sosialisasi terkait dengan Undang-Undang Tidak Pidana Kekerasan Seksual.

    

4. Pemahaman terhadap substansi Undang-Undang Tidak Pidana Kekerasan Seksual juga penting agar Fatayat dapat terus melakukan advokasi untuk memastikan peraturan-peraturan turunan dari Undang-Undang ini dapat segera dibuat dan disahkan. Ada lima aturan turunan yang dimandatkan oleh UU ini di antaranya empat peraturan pemerintah (PP) yang terdiri atas pembahasan seputar restitusi korban kekerasan seksual, unit pelayanan terpadu satu atap untuk korban, pencegahan tindak pidana kekerasan seksual, dan pendidikan serta pelatihan petugas di unit pelayanan terpadu.

Selain pemahaman terhadap substansi Undang-Undang Tidak Pidana Kekerasan Seksual, pemahaman terhadap situasi korban juga sangat penting agar setiap orang baik sebagai pendamping, aparat penegak hukum, atau siapapun punya perspektif korban. Dengan perspektif korban maka dapat terwujud sikap empati agar korban tidak lagi mengalami reviktimisasi seperti yang biasanya terjadi di dalam masyarakat. Lebih jauh, Fatayat juga dapat berkontribusi dengan membangun support system bagi korban kekerasan seksual agar dampak negatifnya dapat terkurangi.

Dengan latar belakang di atas, PW Fatayat NU Jawa Tengah akan mengadakan Webinar Nasional dengan tema “SUBSTANSI UU TPKS DAN SITUASI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL” pada:

Hari/Tanggal            : Sabtu, 18 Juni 2022

Waktu                        : 13.00 WIB – Selesai

Meeting ID                : 849 1517 4437

Passcode                  : PWFNUJTG

NARASUMBER:

1. Siti Aminah Tardi, M.H (Komisioner Komnas Perempuan)
2. Dr. Luluk Nur Hamidah, M.Si., M.PA (Anggota DPR RI)
3. Sri Nur Herwati, M.H (Ketua LKKNU Kab. Bogor dan Kepala Yayasan Sukma)
4. Hj. Tazkiyatul Mutmainnah, M.Kes (Ketua PW Fatayat NU Jawa Tengah)

Cp:

Siti Rofiah (082225567781)

Usfiyatul Marfuah (081252582262)

Editor : Muhammad Andi Setiawan