100 Diplomat Barat dan AS Ngacir Saat Menlu Rusia Bicara di Forum PBB

JENEWA,iNews.id - 100 diplomat dari 40 negara Barat dan sekutu ngacir meninggalkan ruang sidang ketika Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov pidato di forum Hak Asasi Manusia PBB, Selasa (1/3/2022). 

Aksi itu adalah protes atas invasi Rusia ke Ukraina. Akibat aksi boikot oleh utusan dari Uni Eropa, Amerika Serikat (AS), Inggris, dan sejumlah negara lainnya, hanya menyisakan beberapa diplomat di ruangan itu. 

Diplomat yang tersisa termasuk Duta Besar Rusia untuk PBB di Jenewa, Gennady Gatilov, yang merupakan mantan wakil Lavrov, utusan dari Suriah, China dan Venezuela. 

Lavrov berbicara kepada Dewan Hak Asasi Manusia PBB dari jarak jauh. Ia membatalkan kunjungannya ke Jenewa pada awal pekan ini karena negara-negara Uni Eropa memblokade jalur penerbangannya. 

Dalam pidatonya, Lavrov menuduh Uni Eropa terlibat dalam "kegilaan Russophobic" dengan memasok senjata mematikan ke Ukraina selama kampanye militer Moskow yang dimulai Kamis lalu. 

Di antara diplomat yang melakukan boikot adalah Menteri Luar Negeri Kanada Melanie Joly dan Menteri Luar Negeri Denmark Jeppe Kofod. Mereka bergabung dengan Duta Besar Ukraina, Yevheniia Filipenko di belakang bendera besar berwarna biru dan kuning Ukraina. 

"Ini adalah pertunjukan dukungan yang luar biasa bagi warga Ukraina yang berjuang untuk kemerdekaan mereka," kata Filipenko kepada wartawan, seperti dikutip dari Reuters. 

Menurut Filipenko, telah terjadi kehancuran besar-besaran terhadap infrastruktur sipil di Kharkiv. “"Bangsal bersalin sedang diserang, bangunan tempat tinggal sipil dibom," tegasnya. 

Sementara Joly Kanada mengatakan, Lavrov memberikan versi yang salah, tentang apa yang terjadi di Ukraina. “Itulah mengapa kami ingin menunjukkan sikap yang sangat kuat bersama-sama," ungkapnya. 

Kanada juga akan mengajukan petisi ke Pengadilan Kriminal Internasional atas apa yang dikatakan Joly sebagai "kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang" Rusia. Dia mengacu pada pengadilan yang berbasis di Den Haag di mana kantor kejaksaan ICC pada hari Senin mengatakan akan meminta persetujuan pengadilan untuk membuka penyelidikan atas dugaan kejahatan perang di Ukraina. 

Utusan AS untuk Dewan Hak Asasi Manusia, Michele Taylor, mengatakan dalam sebuah pernyataan: "Perang agresi Rusia ini akan memiliki implikasi mendalam bagi hak asasi manusia di Ukraina dan Rusia, dan para pemimpin Rusia akan dimintai pertanggungjawaban." tegasnya.

Editor : Vitrianda Hilba SiregarEditor Jakarta