Konflik Rusia-Ukraina, Singapura Akan Jatuhkan Sanksi ke Rusia

SINGAPURA,iNews.id - Menanggapi konflik Rusia-Ukraina, Negara Singapura akan menjadi negara ASEAN pertama yang menjatuhkan Sanksi untuk Rusia.Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan, pada Senin (28/2/2022) mengatakan akan memberikan sanksi dan pembatasan yang pantas pada Rusia

Sanksi tersebut termasuk dalam sektor perbankan dan keuangan serta kontrol ekspor atas barang-barang yang dapat digunakan sebagai senjata dalam menghadapi rakyat Ukraina.

Baca Juga

Rusia Tidak Diundang ke Pemakaman Ratu Elizabeth, Rusia : Tak Bermoral

Negara kecil yang juga pusat keuangan Asia dan pusat pelayaran internasional utama menegaskan ikut mematuhi resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB). Meski demikian Singapura dikenal sebagai negara yang jarang mengeluarkan sanksinya sendiri terhadap negara-negara lain.

"Singapura bermaksud untuk bertindak bersama dengan banyak negara lain yang berpikiran sama untuk menjatuhkan sanksi dan pembatasan yang sesuai terhadap Rusia," kata Balakrishnan kepada parlemen. Ia menggambarkan invasi Rusia sebagai hal yang tidak dapat diterima dan merupakan pelanggaran berat norma-norma internasional.

Dia mengatakan sanksi itu dijatuhkan karena "beratnya situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya" dan veto Rusia pada minggu lalu atas rancangan resolusi Dewan Keamanan.

Baca Juga

Intelijen Rusia Samakan Amerika Serikat dengan Model Propaganda Nazi

"Secara khusus, kami akan memberlakukan kontrol ekspor pada barang-barang yang dapat digunakan secara langsung sebagai senjata di Ukraina yang merugikan atau menaklukkan Ukraina," lanjutnya.

"Kami juga akan memblokir bank-bank Rusia tertentu dan transaksi keuangan yang terhubung ke Rusia," tambahnya.

Balakrishnan mengatakan pemerintah sedang mempersiapkan langkah-langkah khusus terkait Rusia dan akan diumumkan segera.

Baca Juga

Putin Ambil Langkah Balas Dendam ke Negara Barat

Singapura adalah anggota ASEAN pertama yang melakukan sanksi terhadap Rusia. ASEAN, yang beranggotakan 10 negara, pada Sabtu (26/2) menyerukan Rusia untuk melakukan de-eskalasi konflik dan berdialog dan menghormati hukum internasional dan komitmen PBB.

Editor : Muhamad Andi Setiawan