Upaya Kurangi Pengangguran, Mensos Risma Dukung Draf Final RKUHP Penggelandangan

JAKARTA,iNews.id - Draf final Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang mengatur tindak pidana penggelandangan mendapat dukungan dari Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini. Aturan itu tertuang dalam Pasal 429 dengan ancaman sesuai kategori satu atau denda Rp1 juta.

"Karena itu pasti sudah melalui kajian, pasti ada mekanismenya," kata Risma kepada wartawan di Kantor Kemensos, Jakarta dikutip, Jumat (29/7/2022).

Risma mengaku sempat dimarahi penggelandang ketika dirinya tengah menasihati untuk hidup lebih baik. "Jadi ada yang aku rayu, malah aku dimarahi. Tak tawari macam-macam, aku malah dimarahi. Enak hidupku kayak gini kok. Jadi ada yang begitu," katanya.

Namun, politikus PDIP ini yakin jika mekanisme denda pada RKUHP itu akan disesuaikan secara alamiah mengikuti kondisi di lapangan. Dengan demikian dia meminta agar draf final RKUHP tidak dilihat secara parsial. "Saya punya pengalaman di Surabaya, ada yang mau membuat aturan begini tiba-tiba begini, belok, nanti akan begini," katanya.

Di samping adanya peraturan tersebut, Mensos juga tengah melakukan pemberdayaan sosial kepada para penggelandang. "Pada intinya memang harus kita ajarkan enggak boleh menganggur, semua itu ada tatanannya, ada aturanya kenapa. Makanya kita sambil jalan dengan pemberdayaan, sehingga mereka tidak harus pergi ke Jakarta, kota-kota besar tapi mereka bisa berusaha di kota mereka sendiri," katanya.

Untuk diketahui, gelandangan juga diatur dalam RKUHP, Bab XV Tindak Pidana Kesusilaan. Pada pada 429 di bagian "Kedelapan Penggelandangan" menyebutkan setiap orang yang bergelandangan dan mengganggu ketertiban umum dapat dipidana dengan denda paling banyak pada kategori I.

Editor : Muhammad Andi Setiawan