Dia mengungkap masih banyak kasus perusakan lingkungan yang berdampak besar yang menyebabkan konflik dengan rakyat, seperti kasus Wadas, pencemaran air dan udara oleh PT RUM Sukoharjo, perampasan lahan pada pembangunan PLTU Batang, dan pembangunan pabrik semen di Rembang yang mengancam kehidupan petani.
Soni, dari Legal Resource Center untuk Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia (LRC-KJHAM) juga menambahkan, isu kita adalah keadilan iklim. Saat ini yang terjadi adalah ketidakadilan. Negara-negara kaya yang menikmati keuntungan dari kemajuan ekonomi dengan membuang banyak emisi karbon, negara-negara berkembang yang harus menanggung dampak kerusakan buminya. Orang-orang kaya hidup nyaman dengan menghambur-hamburkan energi, rakyat miskin yang paling menderita karena alih guna lahan, kerusakan alam, bencana alam, krisis pangan.
"Ini tidak boleh dibiarkan,” tegas Soni.
Saat ini pembangunan Indonesia dan semua negara lain telah mencapai titik kritis dalam arti: apabila kita meneruskan jalan yang kita tempuh sekarang, maka kita akan melampaui batas-batas keseimbangan bumi.
"Semakmur dan sesejahtera apapun kita, semua bakal sia-sia saat bumi tidak bisa lagi dihuni. Sebagai umat beragama, kita perlu beraksi nyata. Di satu sisi kita berdoa, tapi di sisi lain kita harus berusaha mengupayakan perbaikan keseimbangan bumi,” imbuh Setyawan Budy, koordinator Persaudaraan Lintas Agama.
Editor : Febyarina Alifah Hasna Nadzifah
Artikel Terkait
