JAKARTA,iNews.id - Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate bertemu dengan Menteri Media Massa Sri Lanka Dullas Alahapperuma selama satu jam untuk melawan infodemi dan literasi digital serta potensi kerja sama bidang pendidikan.
"Pertemuan dengan Menteri Media Massa Sri Lanka pada hari ini membicarakan soal upaya Pemerintah dalam melawan penyebaran misinformasi dan disinformasi," ujarnya usai pertemuan yang berlangsung di Hotel Apurva Kempinski Nusa Dua, Bali, Kamis (24/03/2022).
Dari keterangan tertulis yang didapat Menkominfo menegaskan Pemerintah Indonesia memberikan perhatian terhadap peningkatan literasi digital. Menurutnya, hal tersebut menjadi salah satu fondasi utama dan solusi berkelanjutan untuk membangun ketahanan masyarakat terhadap hoaks dan misinformasi.
Mengenai tingkatan menengah, Menkominfo menyatakan Indonesia telah melakukan serangkaian tindakan serius dan cepat untuk menghapus akses konten negatif ke situs web, platform digital, atau akun yang menyebarkan informasi palsu.
Menteri Johnny menyatakan, sejak Januari 2020 hingga bulan Maret tahun ini, terdapat 5.727 konten telah diajukan untuk takedown isu hoaks yang tersebar di berbagai platform media sosial di Indonesia.
Lebih lanjut, untuk tingkatan hilir, Kementerian Kominfo melakukan upaya penegakan hukum bekerja sama dengan Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia (Bareskrim Polri).
“Tingkat hilir ini untuk mendukung lembaga penegak hukum, seperti Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam mengambil tindakan yang tepat guna mencegah penyebaran informasi online yang salah dan menyesatkan,” tutur Menkominfo.
Menteri Johnny menyatakan akan menyampaikan usulan dari Menteri Dullas Alahapperuma mengenai usulan pertukaran pelajar antarkedua negara.
Bangun Ketahanan Siber
Menkominfo menegaskan upaya membangun ketahanan siber di seluruh negeri tidak hanya untuk kepentingan Pemerintah yang kokoh, namun mendorong setiap negara untuk menjadi bagian dalam upaya menghadapi tantangan di dunia siber.
Oleh karena itu, Pemerintah Republik Indonesia telah memanfaatkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) untuk mengatasi informasi palsu yang beredar di ruang digital.
Selain membicarakan tentang penanganan konten negatif, Menteri Johnny dan Menteri Dullas Alahapperuma membahas pengaturan jalan tengah antara demokrasi dan kebebasan pers, dengan tetap melindungi informasi yang dibutuhkan publik dari potensi sebaran hoaks.
Mengenai pengaturan pers dan kerja jurnalistik, Menteri Johnny menyebutkan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers telah mengatur kegiatan jurnalis dan peran penting pers nasional sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial masyarakat.
Dalam pertemuan tersebut, Menkominfo Johnny G. Plate didampingi Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Usman Kansong dan Juru Bicara Kementerian Kominfo Dedy Permadi.
Editor : Muhammad Andi Setiawan
Artikel Terkait
