Puan Akan Panggil Kemendag, Pengamat : DPR Harus Tegas Pada Pemerintah Soal MiGor

Baca Juga

Dilaksanakan di Bali, Inilah Hasil Kongres Air Dunia!

Pemerintah pun mengumumkan untuk melarang ekspor CPO. Menanggapi hal ini, Zulfian mengatakan kebijakan ini ‘tambal sulam’. Kata dia, kebijakan ini tidak menyentuh persoalan dasarnya yaitu memenuhi kebutuhan minyak goreng dalam negeri.

“Pelarangan ekspor itu keliru, malah bisa menimbulkan black market tadi, penyeludupan karena disparitas harga tadi.” kata Zulfian.

Harga CPO di luar negeri memang sangat tinggi, makanya produsen lebih senang mengekspor ketimbang berjualan di dalam negeri.

Indonesia dan Malaysia merupakan pengekspor sawit dengan total 90% di pasaran. Lucu jika harga minyak di Indonesia masih tinggi.

“ Kayaknya nggak mungkin kebijakan strategis itu hanya level Dirjen, sepertinya beliau dijadikan kambing hitam. Mastermind dibelakang, dalangnya masih berkeliaran bebas.” sebut Zulfan.

Sementara itu, dia mengapresiasi kebijakan BLT minyak goreng bagi masyarakat miskin. “ Yang sudah bagus kita mensubsidi orangnya, jangan barangnya” kata Zulfian. Dan dia juga mendorong keterlibatan DPR untuk mengawasi pemerintah dalam polemik minyak goreng ini.

“DPR harus keras dalam hal ini, karena jelas-jelas sudah menyusahkan masyarakat,” tandas Zulfan. Sebelumnya, Ketua DPR Puan Maharani mengatakan, akan memanggil Kementerian Perdagangan terkait minyak goreng.

Editor : Muhammad Andi Setiawan