JAKARTA,iNews.id- Polemik kenaikan harga minyak goreng di dalam negeri membuat masyarakat resah, dan DPR diminta untuk menjalankan fungsi pengawasan kepada pemerintah terkait hal ini.
Dalam beberapa bulan terakhir, harga minyak goreng naik dan terus naik. Pemerintah telah mengambil beberapa kebijakan, namun belum memenuhi keadilan di masyarakat.
“ Anggota DPR kita pilih untuk mengawasi, dan dalam beberapa tahun terakhir ini kebijakan yang paling merugikan masyarakat luas, semestinya DPR entah partai apapun harus mengontrol betul,” kata Dzulfian Syafrian, Pengamat Ekonomi dari Indef sabtu (23/4).
Dia menyambut baik inisiasi Ketua DPR-RI, Puan Maharani yang hendak memanggil Kementerian Perdagangan pekan depan.
Sebelumnya pemerintah pernah menetapkan HET yang mengakibatkan kelangkaan minyak goreng di masyarakat.
Kemudian pemerintah mengeluarkan BLT kepada masyarakat miskin. “ Yang sudah bagus kita mensubsidi orangnya, jangan barangnya” sebut Zulfian.
Editor : Muhammad Andi Setiawan
Artikel Terkait
