JAKARTA, iNewsSalatiga.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan bahwa calon presiden (capres) perlu memiliki public trust yang kuat, karena faktor ini akan mempengaruhi kelancaran pelaksanaan kebijakan. Menurut Jokowi, menghadapi tantangan masa depan akan menjadi tugas yang tidak mudah, dengan kebijakan-kebijakan yang semakin kompleks. Oleh karena itu, ia menggarisbawahi perlunya pemimpin yang memiliki keberanian dan mendapat kepercayaan dari publik.
"Tantangan ke depan tidaklah mudah. Pilihan kebijakan akan semakin sulit sehingga dibutuhkan keberanian, dibutuhkan kepercayaan. Untuk mengambil keputusan yang sulit dan keputusan yang tidak populer," kata Jokowi dalam Pidato Kenegaraannya dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD Tahun 2023, Kamis (16/8/2023).
Oleh karena itu, Jokowi mengusulkan bahwa calon presiden selanjutnya perlu memiliki kombinasi keberanian dan kepercayaan yang kuat dalam mengimplementasikan kebijakan-kebijakan.
"Oleh sebab itu, menurut saya pemimpin itu harus punya public trust karena kepercayaan adalah salah 1 faktor penentu. Bisa berjalan atau tidaknya suatu kebijakan, bisa diikuti atau tidaknya sebuah keputusan. Ini adalah modal politik dalam memimpin sebuah bangsa," kata Jokowi.
Tidak hanya itu, sebagai seorang pemimpin, juga diperlukan dukungan dan kerja sama dari seluruh elemen masyarakat.
"Oleh sebab itu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pimpinan Lembaga Tinggi Negara, para ulama tokoh agama, tokoh masyarakat dan pemimpin adat, kepada guru, budayawan, tenaga kesehatan dan awak media, kepada partai politik, politisi, aparat pemerintah dan TNI Polri, serta kepada seluruh lapisan masyarakat yang telah memberikan dukungan selama ini," kata Jokowi.
Jokowi juga mengakui dan menghargai upaya MPR dalam memperkuat dasar-dasar kebangsaan, meningkatkan pemahaman terhadap ideologi nasional, menganalisis esensi serta bentuk hukum pokok arah negara, dan memperkuat kolaborasi internasional untuk berperan dalam penyelesaian isu-isu global.
"Dukungan DPR juga sangat luar biasa besar, dalam mendukung reformasi struktural, mendukung upaya perbaikan tata kelola pemerintahan, menghindari penyelewengan pengelolaan keuangan negara, dan mempersiapkan pelaksanaan pemilu serentak 2024. DPD sesuai dengan kewenangannya juga telah aktif menyerap aspirasi masyarakat daerah, berperan dalam penyusunan beberapa RUU, dan juga melakukan telaah terhadap sistem tata negara kita", kata Jokowi.
Jokowi menekankan bahwa kontribusi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memiliki dampak besar dalam mendorong akuntabilitas anggaran serta peningkatan berkelanjutan dalam program-program prioritas nasional.
Selain itu, Jokowi juga menyambut baik usaha Mahkamah Agung (MA) dalam menciptakan keadilan melalui langkah-langkah seperti peningkatan transparansi dalam sistem peradilan, pengembangan sistem peradilan berbasis elektronik, dan percepatan proses penanganan perkara dengan biaya yang terjangkau.
"Mahkamah Konstitusi juga terbukti semakin cepat dalam menyelesaikan perkara, transparan dalam proses persidangannya dan mempermudah pelayanan para pencari keadilan. Komisi Yudisial terus aktif melakukan advokasi pelatihan dan investigasi, menjatuhkan sanksi tegas terhadap hakim yang melanggar untuk menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim,">
Di samping itu, Jokowi juga memberikan apresiasi kepada lembaga-lembaga nasional seperti Bank Indonesia, OJK (Otoritas Jasa Keuangan), LPS (Lembaga Penjamin Simpanan), KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), Ombudsman, KPU (Komisi Pemilihan Umum), Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum), Komnas HAM (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia), dan lembaga-lembaga lainnya yang telah memberikan kontribusi sesuai dengan peran dan wewenangnya.
"Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa mempermudah upaya kita dalam meraih Indonesia Maju yang kita cita-citakan. Marilah kita bersatu padu terus melaju untuk indonesia Maju," ungkapnya.
Editor : Muhammad Andi Setiawan
Artikel Terkait
