Selama pandemi Covid-19 posyandu-posyandu yang tersebar di 34 Provinsi di Indonesia. aktivitas posyandu menurun hingga 70 persen.
“Di masa pandemi kegiatan posyandu cenderung menurun. Dari data yang kita terima bahkan bisa sampai 70 persen,” aku Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin, ketika gelaran Temu Media: Bulan Imunisasi Anak Nasional, kemarin.
Merespon penurunan layanan dan aktivitas posyandu, Kemenkes saat ini diketahui tengah mencanangkan program reaktivasi dan redifinisi aktivitas di posyandu sebagai bagian dari transformasi sistem kesehatan primer untuk masyarakat Indonesia.
Hal ini dikatakan Menkes Budi, jadi upaya penting untuk bisa maksimal menjangkau masyarakat di pelosok. Mengingat faktanya, Indonesia memang kekurangan fasilitas kesehatan dasar seperti puskesmas.
“Sulit bagi pemerintah untuk beri layanan kesehatan untuk 80 ribu desa, 515 Kab/Kota kalau hanya mengandalkan puskesmas yang cuma 10 ribu. Enggak akan cukup menjangkau masyarakat, makanya perlu perluas jangkauan dengan memanfaatkan posyandu yang jumlahnya sekitar 300 ribuan,” bebernya.
Mengaktifkan kembali posyandu di seluruh Indonesia, Menkes Budi mengaku menggaet Kemendagri agar posyandu bisa jadi lembaga resmi yang diakui di bawah naungan Kemendagri, sekaligus menggelar pelatihan untuk para kader posyandu.
“Bersama Kemendagri kita godok formula posyandu ini lebih resmi, registrasi pelatihan dan mendiskusikan gimana para kader posyandu ini bisa secara formal didukung oleh pemerintah pusat atau daerah,” lanjut Menkes Budi.
Menkes Budi menegaskan program reaktivasi dan redifinisi posyandu bisa menghasilkan posyandu yang sistematis dan lengkap.
“Alat-alat kita lengkapi untuk monitoring kesehatan ibu dan anak, contohnya kayak alat ukur penimbangan berat bayi level puskesmas. Kita pastikan posyandu orangnya ada, alatnya ada, sarana pra-sarananya lengkap, salah satunya program imunisasi anak ini,” tegasnya.
Editor : Muhammad Andi Setiawan