Kecewa Pasokan Minyaknya Dipangkas Arab, AS : Saatnya Amerika Bertindak Sebagai Negara Adidaya

WASHINGTON,iNews.id - Arab Saudi mendapat ancaman dari Senator Amerika Serikat (AS), Chris Murphy soal pasokan minyak. Murphy menyerukan pemerintahan AS untuk melarang penjualan senjata ke negara Arab Saudi.

Dia juga menyerukan perubahan dalam hubungan Washington dengan Riyadh setelah Arab Saudi dan anggota aliansi OPEC+ lainnya memutuskan untuk secara signifikan memangkas produksi minyak akhir tahun ini.

Aliansi OPEC+ tekanan Amerika yang menginginkan mereka meningkatkan produksi minyak agar tidak memicu kembali kenaikan harga bahan bakar minyak di AS.

Berbicara di "State of the Union" CNN, Minggu (9/10/2022), Murphy menambahkan semakin banyak anggota Partai Demokrat yang berpendapat bahwa AS harus memikirkan kembali hubungannya dengan Kerajaan Arab Saudi sehubungan keputusannya memangkas produksi minyak 2 juta barel per hari serta catatan hak asasi manusia (HAM) Riyadh.

Pemangkasan produksi yang akan dimulai pada November nanti diputuskan setelah Presiden Joe Biden melakukan perjalanan ke Arab Saudi musim panas ini—yang salah satunya melobi Riyadh untuk memompa lebih banyak minyaknya.

Tetapi OPEC+ mengatakan pemangkasan produksi minyak yang diumumkan minggu lalu diperlukan untuk membantu mendukung harga minyak internasional.

"Kami di sini untuk tetap sebagai kekuatan moderat, untuk mewujudkan stabilitas," kata Menteri Energi Arab Saudi, Pangeran Abdulaziz bin Salman, Rabu pekan lalu.

"Pemangkasan, bukan tentang perang," katanya lagi.

Presiden AS Joe Biden mengatakan kepada ABC News pada Kamis pekan lalu bahwa dia tidak senang dengan langkah Arab Saudi. Menurutnya, kunjungannya ke Arab Saudi belum lama ini pada dasarnya bukan untuk minyak. "Ini mengecewakan dan dikatakan ada masalah," katanya.

Murphy mengatakan, "Jelas bahwa kami tidak mendapatkan sebanyak yang kami butuhkan."

"Kami ingin tahu bahwa ketika chip turun, ketika ada krisis global, bahwa Saudi akan memilih kami daripada Rusia. Ya—mereka tidak. Mereka memilih Rusia. Mereka memilih untuk mendukung Rusia, mendorong menaikkan harga minyak, yang berpotensi memecah koalisi Ukraina kita. Dan harus ada konsekuensi untuk itu," kata Murphy.

“Kami menjual senjata dalam jumlah besar ke Saudi. Saya pikir kami perlu memikirkan kembali penjualan itu,” ujarnya.

"Saya pikir kita perlu mencabut pengecualian yang telah kita berikan kepada kartel OPEC+ ini dari kewajiban penetapan harga AS. Saya pikir kita perlu melihat kehadiran pasukan kita di Timur Tengah dan Arab Saudi," imbuh dia.

"Selama bertahun-tahun kami telah melihat ke arah lain karena Arab Saudi telah memutilasi wartawan, telah terlibat dalam represi politik besar-besaran."

Selain memikirkan kembali hubungan AS dengan Arab Saudi, Murphy juga fokus pada Putra Mahkota Mohammed bin Salman, penguasa de facto negara itu, yang ditemui Biden pada bulan Juli lalu dalam negosiasi yang menarik pengawasan mengingat bahwa intelijen AS telah menilai Mohammed bin Salman menyetujui pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi di Konsulat Saudi di Istanbul.

Pangeran Mohammed bin Salman mengeklaim dia tidak terlibat, meskipun Biden mengatakan dia mengangkat masalah itu pada pertemuan mereka musim panas ini. Komentar Senator Murphy pada hari Minggu mengikuti seruan serupa dari politisi Partai Demokrat lainnya minggu lalu untuk semacam hukuman setelah pengurangan produksi minyak Arab Saudi.

Trio anggota Parlemen Partai Demokrat telah mengajukan rancangan undang-undang (RUU) untuk menarik seluruh pasukan dan peralatan militer AS dari Arab Saudi.

"Banyak yang berpendapat bahwa kami harus 'memperbaiki' hubungan kami dengan mitra Teluk kami untuk memenangkan kerja sama mereka dalam menstabilkan pasar energi global setelah invasi Rusia, dan Presiden Biden melakukan segala upaya untuk melakukannya, sejauh bertemu dengan Putra Mahkota Saudi secara pribadi di Riyadh, terlepas dari perannya dalam pembunuhan Jamal Khashoggi," kata trio politisi Demokrat; Sean Casten, Tom Malinowski, dan Susan Wild.

"Sudah waktunya bagi Amerika Serikat untuk kembali bertindak seperti negara adidaya dalam hubungan kami dengan negara-negara klien kami di Teluk. Mereka telah membuat pilihan dan harus hidup dengan konsekuensinya. Pasukan dan peralatan militer kami dibutuhkan di tempat lain," imbuh mereka.
 

Editor : Muhamad Andi Setiawan