BEIJING,iNews.id - Presiden China Xi Jinping dirumorkan melalui media sosial telah dikudeta dan menjadi tahanan rumah. Jenderal Li Qiaoming disebut-sebut sebagai sosok pengudeta.
Li Qiaoming merupakan salah satu pejabat paling senior di Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) China. Dia telah menjabat sebagai komandan Komando Teater Utara dari September 2017 hingga September 2022.
Jenderal Li juga telah bertugas di berbagai posisi penting di PLA, termasuk sebagai Kepala Staf Resimen ke-361, Komandan Resimen ke-364, Kepala Staf Divisi ke-124, Wakil Kepala Staf Angkatan Darat Grup ke-42, dan Komandan dari Divisi ke-124 Angkatan Darat ke-42.
Pada 2017, Li Qiaoming terpilih sebagai anggota Komite Sentral ke-19 Partai Komunis China. Rumor kudeta terhadap Presiden Xi Jinping membuncah seminggu setelah mantan menterinya dijatuhi hukuman mati karena korupsi—keputusan yang sangat kontroversial dalam sejarah negara.
Banyak posting di media sosial, kebanyakan dari para ahli di seluruh bidang dari China, mengatakan ada pergerakan militer yang belum pernah terjadi sebelumnya terlihat menuju kediaman Xi Jinping di Beijing. Beberapa video yang diklaim dari gerakan semacam itu juga menjadi viral di media sosial. Namun, tidak ada konfirmasi resmi dari militer maupun pemerintah China.
Sejumlah pengguna media sosial dari China mengatakan bahwa kudeta hampir dipastikan karena negara tersebut, tanpa memberikan alasan khusus, membatalkan lebih dari 9.000 penerbangan domestik. Beberapa dari mereka bahkan mengatakan bahwa Jenderal Li Qiaoming akan menjadi presiden berikutnya.
"Kendaraan militer PLA menuju #Beijing pada 22 September. Mulai dari Kabupaten Huanlai dekat Beijing dan berakhir di Kota Zhangjiakou, Provinsi Hebei, seluruh prosesi sepanjang 80 Km. Sementara itu, rumor mengatakan bahwa #XiJinping ditahan setelah senior #PKC mencopotnya sebagai kepala PLA," kata seorang pengguna Twitter bernama Jennifer Zeng.
“Video kendaraan militer yang bergerak ke Beijing ini muncul segera setelah 59 persen penerbangan di negara itu dilarang terbang dan pemenjaraan pejabat senior. Ada banyak asap, yang berarti ada api di suatu tempat di dalam PKC," imbuh penulis ternama Gordon G Chang.
Penulis masalah pertahanan India Saurav Jha berbagi di Twitter bahwa tidak ada penerbangan di atas Daerah Otonomi Tibet Cihna sebelumnya pada hari Sabtu.
"Yang menjadi perhatian langsung kami di sini di India. Banyak Penerbangan ke Lhasa Gonggar juga dibatalkan. Kami harus melihat apakah ada peningkatan lalu lintas udara militer di atas dataran tinggi Tibet atau tidak," kata Jha, mengisyaratkan kemungkinan aktivitas militer di India.
Kudeta Diragukan
Pakar tentang masalah China, Aadil Brar, mencatat bahwa Xi Jinping kemungkinan dikarantina setelah kembali dari KTT Organisasi Kerjasama Shanghai (SCO). Itu menjadi alasan yang logis mengapa dia tidak muncul di tengah publik saat ini.
Brar juga membagikan data penerbangan yang menunjukkan tidak ada gangguan penerbangan. Dia lebih lanjut membagikan visual briefing publik oleh pejabat senior China, menunjukkan bahwa pemerintah berfungsi normal.
Jurnalis Zakka Jacob menyoroti bahwa Xi memiliki kekuasaan institusional yang kuat atas China yang membuat kudeta tidak mungkin terjadi.
"Banyak desas-desus pagi ini tentang kudeta militer di China. Sejauh ini tidak ada yang kredibel. Kudeta militer tidak mungkin terjadi di China karena Tentara Pembebasan Rakyat berada di bawah Komisi Militer Pusat (CMC). Xi, sebagai Sekretaris Jenderal Partai Komunis mengepalai CMC. Tentara adalah milik partai, bukan pemerintah," kata Jacob dalam tweet-nya, seperti dikutip Hindustan Times, Senin (26/9/2022).
Jurnalis dan penulis Ananth Krishnan juga mengatakan sejauh ini tidak ada bukti kudeta. "Sementara politik China adalah kotak hitam paling hitam, saya tidak menemukan bukti di Beijing hari ini untuk mendukung rumor media sosial mana pun," kata Krishnan di Twitter, mencatat bahwa desas-desus itu telah muncul menjelang pertemuan penting China.
South China Morning Post yang berbasis di Hong Kong juga sama sekali tidak melaporkan tentang kudeta atau pergolakan politik di China.
Editor : Muhammad Andi Setiawan
Artikel Terkait
