JAKARTA,iNews.id - Selama memimpin provinsi Jawa Tengah, ada sejumlah prestasi dari Gubernur Ganjar Pranowo. Ganjar memiliki deretan prestasi yang mendorong Jawa Tengah menjadi lebih maju.
Gubernur Ganjar Pranowo pertama kali memimpin Jawa Tengah pada tahun 2013. Prestasi Gubernur Ganjar Pranowo di antaranya menggencarkan reformasi birokrasi agar lebih efektif, efisien, cepat, mudah dan murah. Salah satu upaya yang dilakukan dalam bentuk promosi terbuka, atau lelang jabatan, dimana sistem ini baru dilaksanakan di Provinsi Jawa Tengah.
Melalui sistem promosi terbuka, diharapkan muncul budaya baru dalam berkompetisi untuk meraih jabatan strategis. Sebuah kebiasaan persaingan yang sehat tanpa adanya permainan kotor dalam permainan dalam instansi pemerintahan.
Dalam pelaksanaannya, dibentuk tim independen dan melibatkan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Kini banyak pejabat yang kini berada di top level organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov Jateng berasal dari pelosok daerah. Hal ini guna pemerataan jabatan dalam instansi di Jawa Tengah.
Ganjar Pranowo selalu mengingatkan pentingnya integrasi yang juga tercermin dari slogan 'Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi'.
Ganjar merevolusi mindset birokrat, dengan menanamkan pola pikir aparatur pemerintahan adalah pelayan rakyat. Melalui kebijakan itu pula, Ganjar ingin agar pimpinan menjadi contoh.
Pada era teknologi saat ini, penetrasi internet membuat masyarakat semakin familiar dengan media sosial. Oleh karena itu, pemerintahan harus menjalankan birokrasi kekinian yang cepat dan efisien untuk memuaskan para masyarakat dengan pelayanan yang terbaik.
Prestasi Gubernur Ganjar Pranowo berikutnya adalah mendorong birokrasi di Pemprov Jateng memanfaatkan teknologi, baik melalui kanal media sosial dan aplikasi layanan. Ganjar mewajibkan setiap OPD memiliki akun medsos terverifikasi. Tujuannya, untuk menampung keluhan warga dan menindaklanjutinya.
Hal ini tak luput dari pantauan Ganjar yang memang aktif bermedia sosial, sebagai kanal komunikasi dan pelaporan. Dengan cara itu, masyarakat bisa mengadukan tentang pelayanan publik, tanpa birokrasi berbelit. Ketika menerima aduan, Ganjar mewajibkan dinas terkait merespons dan memperbaiki layanan maksimal 1X24 jam.
Prestasi Gubernur Ganjar Pranowo selanjutnya adalah inovasi layanan. Keseriusan ditunjukkan dengan membentuk Perda Nomor 3 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah. Setiap tahun, terdapat ratusan aplikasi layanan yang diikutkan dalam kompetisi inovasi tingkat provinsi. Aplikasi-aplikasi tersebut diciptakan para pegawai guna memudahkan akses pelaporan dan mobilitas komunikasi masyarakat dengan pemerintah.
Beberapa inovasi Pemprov Jateng yang memperoleh penghargaan adalah Tele Apik RSUD Margono Soekarjo, Payjem Pas Ngamuk RSJD Surakarta dan Apem ASI DPU Cipta Karya Jateng. Ada pula aplikasi layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor Sakpole. Di bidang investasi ada layanan perizinan melalui OSS.
Selain itu, Ganjar juga membentuk Government Resources Management System (GRMS). GRMS merupakan sistem aplikasi terintegrasi, di antaranya e-budgeting, e-project planning, e-HSB, e-penatausahaan, e-delivery, e-controlling dan e-monev. Dengan sistem ini diharapkan monitoring dan evaluasi kinerja birokrasi dapat dilakukan dan dimanfaatkan dengan baik guna kepentingan masyarakat Jawa Tengah.
Berbagai upaya Ganjar ternyata banyak menuai apresiasi. Pada 2019 Jateng memborong 22 penghargaan pada ajang Top 99 Inovasi Pelayanan Publik. Tidak hanya sekali, prestasi ini kemudian berlanjut pada 2020 dan 2021. Hal ini karena tata kelola pemerintahan yang baik, dan mampu terlaksana dari program-program kerja yang dicanangkan Ganjar berbuah manis untuk Jawa Tengah.
Capaian Indeks Reformasi Birokrasi di Jawa Tengah mencatatkan kenaikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2014 mencapai 60,09, tahun 2015 tercatat 62,22, tahun 2016 naik menjadi 73,76 dan pada tahun 2017 mencapai 76,53. Tidak hanya itu, capaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (Sakip) Pemprov Jateng mendapatkan nilai A. Tercatat, pada 2014 capaian Sakip Jateng hanya 70,66 yang notabene mendapat nilai B berubah menjadi 80,18 di tahun 2018.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengapresiasi kinerja Pemprov Jateng dalam pengelolaan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) pada 2020 lalu. Selain itu, Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pun diapresiasi KPK.
Ganjar juga berhasil membawa nama Jawa Tengah dengan meraih penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya tahun 2020 dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk keempat kalinya berturut-turut.
Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi pemerintah pusat atas komitmen dan peran pemerintah daerah dalam pembangunan sektor perempuan dan anak, khususnya melalui strategi kesetaraan gender. Jateng menjadi yang terbaik karena mendapatkan penghargaan kategori mentor, penghargaan tertinggi dalam kategori Anugerah Parahita Ekapraya.
Editor : Muhammad Andi Setiawan
Artikel Terkait
