Fahri Hamzah Sebut Isu Presiden 3 Periode Bentuk Cuci Tangan Partai Politik

JAKARTA,iNews.id - Banyak Partai yang melemparkan wacana perpanjangan masa jabatan Presiden 3 periode kini mulai menarik ucapannya sendiri setelah wacana tersebut menimbulkan polemik mendalam.

Wakil Ketua DPN Partai Gelora Indonesia Fahri Hamzah menilai langkah parpol menarik ucapannya soal masa jabatan Presiden bagian dari tindakan cuci tangan.

Baca Juga

Pesta Politik Mendekat, Aturan Dana Kampanye Berpotensi Kuatkan Praktek Korupsi

"Partai politik tertentu ingin cuci tangan dengan mengatakan bahwa sejak awal mereka tidak setuju perpanjangan dan penambahan 3 periode," cuit Fahri lewat Twitter, Selasa (12/4/2022).

Menurut Fahri, tindakan partai yang berduyun-duyun menarik dukungannya hanyalah upaya mengelabui publik. Pengelabuan tersebut, menurut mantan Wakil Ketua DPR RI ini, karena sejatinya di tingkat MPR sudah terjadi pembahasan amendemen Undang-Undang Dasar 1945 sejak awal.

"Tetapi di fraksi MPR mereka semua bersidang merancang amendemen UUD45 sejak awal," kata Fahri menegaskan.

Baca Juga

Fahri Hamzah Respon Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Presiden

Oleh karena itu, Fahri menilai kumpulan partai yang merivisi ucapannya tersebut hanyalah bentuk dari komplotan. Dia mengimbau kepada pembaca cuitannya untuk hindari pengelabuan komplotan Senayan.

"Kita tidak bisa lagi dikelabui oleh komplotan Senayan," katanya.

Seperti diketahui, Juru Bicara Partai Amanat Nasional (PAN) Viva Yoga Mauladi menegaskan partainya bersepakat dengan pernyataan Presiden Jokowi untuk menolak masa jabatan kepala negara menjadi tiga periode.

"Jika ada komentar dari siapa pun bahwa Pak Jokowi menginginkan masa jabatan Presiden tiga periode maka kemungkinan ia bukan saja melakukan framing media yang berkonotasi negatif, tetapi sudah menjurus ke character assassination, perusakan karakter," ujar Viva Yoga Mauladi kepada SINDOnews, Senin (21/6/2021).

"Yaitu melakukan manipulasi fakta, mencoreng citra, dan membalikkan realitas. Tujuannya agar membuat malu dan mendiskreditkan legitimasi presiden di mata publik," tambah Yoga.

Editor : Muhammad Andi Setiawan