Ketua Humas DPP Setya Kita Pancasila Diperiksa Bareskrim Setelah Laporkan Ustadz Khalid Basalamah

JAKARTA,iNews.id - Setelah melaporkan Ustadz Khalid Basalamah atas dugaan ujaran kebencian, Ketua Humas DPP Setya Kita Pancasila, Sandy Tumiwa pada hari ini diperiksa oleh Penyidik Bareskrim Polri.

Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabag Penum) Divisi Humas Polri, Kombes Gatot Repli Handoko menyebut, sampai saat ini kasus yang dilaporkan Sandy Tumiwa terhadap Ustaz Khalid Basalamah masih dalam proses penyelidikan Bareskrim.
“Hari ini saudara Sandy Tumiwa akan datang di Penyidik Bareskrim,” kata Gatot dalam jumpa pers di Gedung Humas Polri, Jakarta Selatan, Rabu (9/3/2022)

Baca Juga

UGM Konfirmasi Keaslian Ijazah Jokowi, Penggugat Ijazah Palsu Jokowi Diringkus Di Tebet

Menurut dia, Sandy Tumiwa akan dimintai keterangan dalam bentuk pemeriksaan membuat berita acara atas laporan yang dibuatnya terhadap Ustaz Khalid Basalamah.

“Yaitu berita acara wawancara sebagai pelapor,” ujar Gatot

Diketahui, Ketua Humas Setya Kita Pancasila, Sandy Tumiwa resmi melaporkan Pendakwah Khalid Basalamah terkait kasus dugaan ujaran kebencian, ke Bareskrim Polri.

Baca Juga

Kenakan Baju Tahanan, Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi Tiba di Bareskrim

Laporan itu dikatakan resmi setelah pihak Bareskrim Polri menerbitkan Laporan Polisi (LP) bernomor STTL/50/II/2022/Bareskrim.

"Artinya tidak ditolak hanya melengkapi. Jadi sekarang sudah dilengkapi data-data berkas semuanya. Sudah diterima," kata Sandy di Gedung Bareskrim Polri, Kamis (17/2/2022) malam.
Sandy menyebut, pihaknya tidak akan membukakan pintu damai terhadap Khalid Basalamah terkait dengan pernyataannya yang dituding telah menghina salah satu kebudayaan Indonesia, yakni Wayang.

"Karena kita sudah memberikan ini kepada kepolisian ya kita serahkan kepolisian. Ya harusnya kalau kita sudah masukin laporan artinya sudah tidak ada pintu damai," ujar Sandy.

Baca Juga

Putri Candrawathi Ikhlas Kenakan Baju Tahanan dan Minta Didoakan Agar Kuat

"Pasal yang disangkakan, Pasal 14 dan atau 15 KUHAP kemudian Pasal 16 terkait uu terkait diskriminasi ras dan etnis kemudian 156 KUHAP ancaman 4 sampai 6 tahun penjara," imbuhnya.

Editor : Muhammad Andi Setiawan