Kemenag Selenggarakan Pelatihan Pelatihan Penggerak Moderasi Beragama untuk TNI dan Polri

CIPUTAT,iNewsSalatiga.id - Kementerian Agama melalui Pusdiklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat menyelenggarakan pelatihan Penggerak Penguatan Moderasi Beragama yang ditujukan untuk TNI dan Polri.

Kepala Badan (Kaban) Litbang dan Diklat Kementerian Agama, Prof Amien Suyitno, mengatakan bahwa kolaborasi Kementerian Agama dengan TNI dan Polri untuk penyelenggaraan Pelatihan Penggerak Moderasi Beragama ini merupakan yang pertama secara nasional. “Saya mengucapkan terima kasih dan selamat kepada Pusdiklat Teknis dan tim yang menginisiasi dan berhasil menyelenggarakan kolaborasi ini. Saya paham bahwa kolaborasi yang melibatkan banyak pihak membutuhkan effort tinggi,” ujarnya, Senin (21/8).

Baca Juga

Pendidikan Moderasi Beragama, Prof. Suyitno: Tidak Semua Kasus Intoleransi Muncul karena Agama

Suyitno menyatakan bahwa pelatihan kolaboratif ini akan menjadi model dan pola penyelenggaraan pelatihan-pelatihan selanjutnya di provinsi lainnya. “Tujuan dari pelaksanaan pelatihan kolaboratif ini untuk mempersiapkan para penggerak Moderasi Beragama dalam kaitan dengan tugas di masing-masing instansi,” terangnya.

Suyitno menekankan bahwa kolaborasi ini sangat penting karena mewujudkan situasi di masyarakat yang damai adalah tugas bersama. “Itulah pentingnya mengapa kita perlu secara bersama-sama duduk bareng terkait dengan penguatan Moderasi Beragama,” tambahnya.

“Tadi sudah disampaikan bahwa pelatihan kolaboratif ini memang dirancang untuk mempersiapkan dan menghadapi tahun politik menjelang Pemilu 2024. Pelatihan kolaboratif tentang Moderasi Beragama dengan TNI-Polri ini digelar bertujuan hendak menyosialisasikan dan mendesiminasikan moderasi beragama sesuai roadmap Kemenag,” sambungnya.

Baca Juga

PPKB Guru Madrasah Akan Gunakan MOOC Pintar

Guru Besar UIN Raden Fatah Palembang ini mengingatkan bahwa isu tentang Moderasi Beragama (MB) telah masuk di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Jadi, isu tentangnya sudah hampir berakhir satu tahun lagi. Dalam sisa setahun itu pula penguatan MB sudah harus menyasar seluruh kementerian/lembaga (K/L), termasuk TNI dan Polri.

Editor : Muhamad Andi Setiawan